Beberapa ibu kota di Asia belakangan ini menjadi saksi tren protes lingkungan yang semakin agresif dan terorganisir, mencerminkan frustrasi publik terhadap lambatnya tindakan pemerintah dan korporasi dalam mengatasi krisis iklim. Protes ini seringkali berpusat pada isu-isu spesifik, seperti ekspansi PLTU batu bara, deforestasi ilegal, atau proyek infrastruktur yang mengancam keanekaragaman hayati.
Aktivis lingkungan, yang didukung oleh gerakan global dan media sosial, menggunakan taktik yang lebih berani dan terkadang konfrontatif untuk menarik perhatian media dan menekan pembuat kebijakan. Demonstrasi ini tidak lagi terbatas pada pawai damai, tetapi mencakup aksi duduk (sit-ins), blokade fasilitas industri, dan penggunaan seni publik yang provokatif.
Lonjakan protes ini menunjukkan meningkatnya kesadaran iklim di kalangan generasi muda Asia, yang menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka. Namun, respons pemerintah terhadap protes ini bervariasi, dari dialog hingga tindakan keras. Beberapa negara telah menghadapi kritik karena membatasi hak berkumpul dan berekspresi para aktivis.
Meskipun demikian, gerakan protes lingkungan ini berhasil mendorong beberapa perusahaan besar untuk merevisi kebijakan keberlanjutan mereka dan memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari proyek-proyek pembangunan. Hal ini menandai pergeseran kekuatan di mana masyarakat sipil memainkan peran yang lebih sentral dalam agenda iklim regional.
Protes lingkungan di beberapa ibu kota Asia menjadi lebih agresif dan terorganisir, didorong oleh frustrasi terhadap lambatnya tindakan iklim, memaksa pemerintah dan korporasi untuk meninjau kebijakan pembangunan dan keberlanjutan.
