Blockchain dianggap sebagai solusi untuk transparansi pemerintahan. Catatan yang tidak bisa diubah membuatnya ideal untuk pemilu, pencatatan tanah, hingga keuangan negara.
Beberapa negara sudah melakukan uji coba. Estonia, misalnya, menggunakan blockchain untuk layanan publik digital.
Dengan teknologi ini, data lebih aman, mudah diverifikasi, dan sulit dipalsukan.
Namun, adopsi tidak mudah. Biaya tinggi, infrastruktur digital lemah, dan resistensi birokrasi menjadi penghambat utama.
Selain itu, ada risiko blockchain disalahgunakan untuk pengawasan berlebihan, bukan transparansi.
Kesimpulannya, blockchain dalam pemerintahan bisa menjadi revolusi besar atau sekadar jargon jika tidak diterapkan dengan visi jelas.
